Grinnews.id – Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPP LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) sepakat untuk memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu agenda nasional.
Kesepakatan ini ditandai oleh penekanan pentingnya Pancasila sebagai landasan strategis ekonomi dan politik Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, dalam keterangan resminya, menekankan pentingnya “melahirkan manusia unggul berkarakter profesional religius” sebagai salah satu langkah konkret dalam pencapaian misi ini.
“Inisiatif ini telah menjadi fokus kami selama beberapa tahun dan akan menjadi bahasan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada 7-9 November 2023,” ungkap Chriswanto.
Menhan Prabowo Subianto, yang ditemui Chriswanto dan jajaran DPP LDII di kantornya pekan lalu, memandang Pancasila sebagai pondasi yang memungkinkan ekonomi bangsa ini menjadi alat untuk persatuan nasional dan keadilan sosial.
“Pemerintah berupaya keras memberantas kemiskinan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Prabowo.
Prabowo Subianto dan LDII: Visi yang Saling Memperkuat
Chriswanto mengungkapkan bahwa program LDII dan visi Prabowo sangat sejalan, khususnya dalam hal kenegaraan dan kebangsaan.
“Visi dari Menhan Prabowo sangat cocok dengan apa yang kami aspirasikan, khususnya dalam memperkuat bangsa dan negara,” terangnya.
Chriswanto juga berharap kehadiran Prabowo dalam Rakernas LDII mendatang, sebagai salah satu kandidat presiden, akan menambah bobot dan ekspektasi dari acara tersebut.
Pancasila dan Ekonomi Demokratis
Sesuai dengan tema kebangsaan yang digelar LDII pada 23 Agustus lalu, revitalisasi demokrasi pasca Pemilu 2024 diharapkan akan kembali dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Menurut Chriswanto, implementasi sistem ekonomi berbasis Pancasila akan memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
“Sehingga, pemerataan dan keadilan sosial bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dan kemiskinan pun dapat dientaskan,” pungkasnya.
