Grinnews.id – Isu rotasi, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus mengundang kontroversi.
Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mendesak DPRD KBB untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menginvestigasi masalah ini.
Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi, menegaskan bahwa pembentukan pansus sangat diperlukan untuk mengungkap dugaan maladministrasi dalam proses rotasi pejabat.
“Kami ingin semua menjadi terang benderang. DPRD harus bisa meminta keterangan dari pihak eksekutif dan Tim Penilai Kinerja (TPK),” ujar Jacob.
Bendahara P4KBB, Eman Sulaeman, juga menyoroti peran TPK yang dipimpin oleh Sekda. “Mengapa mereka diam saja? Apakah TPK dilibatkan dalam proses ini atau tidak?” tanya Eman.
Wakil Ketua DPRD KBB, Ayi Sudrajat, mengatakan bahwa aspirasi P4KBB akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Saya di sini tidak bisa memutuskan pembentukan pansus. Tapi harus atas keputusan dalam rapat Banmus,” kata Ayi.
