Lompat ke konten

TERKINI

Alarm Merah Kekeringan di Jawa Barat: Krisis Air, Gagal Panen, dan Harga Beras Melonjak

Alarm Merah Kekeringan di Jawa Barat: Krisis Air, Gagal Panen, dan Harga Beras Melonjak
Ilustrasi.

Grinnews.id – Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi siaga tinggi terkait bencana kekeringan yang mulai melanda sejumlah daerahnya, termasuk Kabupaten Bandung dan Garut.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, 19 dari 42 kecamatan di Garut sudah dalam status siaga kekeringan, sementara 10 kecamatan lainnya dalam kategori tanggap darurat kekeringan.

Di Kabupaten Bandung, warga sudah merasakan dampak kekeringan selama tiga bulan terakhir. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa membeli air bersih. Pemerintah setempat dan kepolisian telah berupaya meredakan krisis ini dengan membangun sumur pompa.

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Garut, di mana petani mengalami gagal panen. Dinas Pertanian Kabupaten Garut mencatat, dari total 42 ribu hektare sawah, 163 hektare terdampak kekeringan.

“Ada 22 hektare sawah yang mengalami puso. Ini sudah tidak bisa ditolong lagi,” kata Kepala Dinas Pertanian Beni Yoga.

Baca Juga :  Upaya Pemprov Jawa Barat Tegakkan PKPU: Respon Cepat Bey Machmudin Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Harga Beras Melonjak

Gagal panen ini berdampak langsung pada harga beras di pasaran. Di Pasar Mandalagiri, Kecamatan Garut Kota, harga beras premium mencapai Rp 17 ribu per kilogram.

Bupati Garut Rudy Gunawan telah mengeluarkan kebijakan untuk menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat miskin.

BPBD Jabar mencatat, 15 kabupaten/kota di Jawa Barat mulai terdampak kekeringan dari periode 1 Januari hingga 4 September 2023. “Total ada 156 desa di Jabar yang terdampak kekeringan ini,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Hadi Rahmat.

Pemkab Garut berkolaborasi dengan TNI-Polri untuk menyalurkan air bersih ke perkampungan-perkampungan yang terdampak.

Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan akan memimpin rapat pimpinan untuk membahas tiga fokus utama, termasuk ancaman kekeringan.

Masa Tanggap Darurat dan Bantuan Air Bersih

Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan masa tanggap darurat bencana kekeringan hingga 10 September 2023. Selain itu, berbagai pihak mulai turun tangan untuk membantu warga yang terdampak.

Baca Juga :  Bekasi-Bandung Jadi 'Hotspot' HIV di Jabar: Pemprov Hadir dengan Solusi Obat Gratis Seumur Hidup

“Bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 1.427.480 liter pada semua daerah yang mengalami kekeringan,” ungkap Hadi Rahmat dari BPBD Jabar.

Selain kekeringan, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurut data BPBD Jabar, ada 313,9 hektare lahan yang telah terbakar.

“Wilayah lahan pertanian yang terdampak kebakaran hutan paling luas ada di Kuningan sebanyak 165,2 hektare,” tambah Hadi.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan akan segera memimpin rapat pimpinan yang dihadiri oleh kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar.

“Nanti dalam rapim yang utama tentang inflasi kita jaga inflasi, tentang stunting, juga ancaman kekeringan. Itu 3 fokus utama,” tegas Deputi Bidang Pers dan Media Sekretariat Presiden ini.

Telah terbit : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6919293/alarm-bahaya-bencana-kekeringan-di-jabar