Grinnews.id –Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LPB2) Jawa Barat menunjukkan dukungan penuh terhadap pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Keputusan ini dianggap relevan mengingat berbagai permasalahan yang muncul dari penerapan sistem tersebut.
Asep, salah satu anggota LPB2, menyarankan agar sistem zonasi sementara dihentikan hingga kualitas dan infrastruktur pendidikan di Indonesia memadai. “Dengan kondisi saat ini, lebih bijaksana jika zonasi dihentikan untuk tahun depan,” ujarnya pada Sabtu (12/8).
Aa Maung, sapaan akrab Asep, menyoroti berbagai isu yang muncul dari penerapan sistem zonasi PPDB, termasuk manipulasi data administratif seperti Kartu Keluarga (KK).
“Jika kita terus memaksakan sistem zonasi, saya khawatir akan muncul lebih banyak pelanggaran yang merugikan masyarakat, termasuk pemalsuan dokumen,” tegasnya.
Menurut Asep, penerapan sistem zonasi di Indonesia saat ini belum optimal. Selain masalah infrastruktur, perbedaan kualitas antar sekolah juga menjadi alasan utama mengapa sistem ini kurang efektif.
“Sebelum pemerintah benar-benar siap dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, sebaiknya zonasi dihentikan,” tambahnya.
Namun, Asep mengakui bahwa sistem zonasi PPDB memiliki potensi positif jika dikelola dengan benar. Ia menyarankan agar sistem ini diterapkan dengan pendekatan yang lebih profesional, seperti melibatkan pihak ketiga dalam validasi data pendaftaran.
“Zonasi berbasis UTBK atau testing bisa menjadi alternatif. Selain itu, validasi data pendaftaran harus dikelola oleh profesional untuk meminimalisir kesalahan,” pungkasnya.
