Grinnews.id – DPRD Kota Bandung telah menetapkan tiga kandidat untuk posisi Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung. Diantaranya adalah Plh Walkot Bandung, Ema Sumarna; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Dedi Supandi; dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Prof Muradi.
Namun, siapapun yang terpilih nantinya, memiliki tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Bandung pasca kasus korupsi Bandung Smart City.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam kepemimpinan Pj Wali Kota Bandung mendatang.
“Kota Bandung membutuhkan pemimpin yang dapat memulihkan kepercayaan publik. Pj Wali Kota harus bekerja dengan bersih dan tanpa menambah masalah baru,” ungkap Cecep
Cecep juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. “Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan Bandung dapat lebih bersih dan siap menyambut pemimpin baru,” tambahnya.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dari periode pemerintahan sebelumnya. Kemacetan, transportasi, dan kebersihan menjadi isu-isu krusial yang harus segera ditangani.
“Harapannya, Pj Wali Kota dapat menyelesaikan apa yang belum rampung dari periode sebelumnya, termasuk pembenahan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Cecep.
Sebelumnya, DPRD Kota Bandung telah menggelar rapat untuk menentukan kandidat Pj Wali Kota. Meskipun awalnya ada empat nama yang diusulkan, berdasarkan surat Permendagri nomor 4 tahun 2023, hanya tiga nama yang diperbolehkan untuk diajukan.
“Kami memilih Dedi, Ema, dan Prof Muradi berdasarkan pertimbangan bahwa mereka sudah mengerti kondisi Bandung saat ini dan siap melanjutkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD),” jelas Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Kurnia Solihat.
Dengan harapan besar dari masyarakat, Pj Wali Kota Bandung yang baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memulihkan citra pemerintahan di Kota Kembang.
